""''Banyak Penjahat jadi Pejabat"
Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/1641872/banyak-penjahat-jadi-pejabat
Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/1641872/banyak-penjahat-jadi-pejabat
INILAH.COM, Yogyakarta - Aksi para koruptor kian marak ikut salah satunya dipicu praktik politik uang dalam proses pemilu kepala daerah. Tak urang penjahat pun kini menjadi pejabat.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto, di Yogyakarta, saat berbicara pada lulusan baru Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), kemarin.
“Kini banyak penjahat jadi pejabat, karena itu jangan pilih penjahat jadi pejabat,” papar Bibit. Menurutnya, pejahat yang kemudian menjadi pejabat akibatnya maraknya money politic dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Sistem politik kita sarat money politic. Hal ini menjadikan kesulitan tersendiri bagi KPK dalam memberantas korupsi,” imbuhnya. Sistem politik yang sarat dengan uang juga mendidik masyakarat bersikap pragmatis saat memilih pemimpinya di daerah.
Di sisi lain, para pejabat juga harus berupaya mencari dana untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya saat proses pemilihan. Yang terjadi kemudian adalah para pejabat itu mencari dana sebagai koruptor. “Akibatnya, kerugian bukan hanya negara tetapi juga rakyat,” timpalnya. [mdr]
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto, di Yogyakarta, saat berbicara pada lulusan baru Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), kemarin.
“Kini banyak penjahat jadi pejabat, karena itu jangan pilih penjahat jadi pejabat,” papar Bibit. Menurutnya, pejahat yang kemudian menjadi pejabat akibatnya maraknya money politic dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Sistem politik kita sarat money politic. Hal ini menjadikan kesulitan tersendiri bagi KPK dalam memberantas korupsi,” imbuhnya. Sistem politik yang sarat dengan uang juga mendidik masyakarat bersikap pragmatis saat memilih pemimpinya di daerah.
Di sisi lain, para pejabat juga harus berupaya mencari dana untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya saat proses pemilihan. Yang terjadi kemudian adalah para pejabat itu mencari dana sebagai koruptor. “Akibatnya, kerugian bukan hanya negara tetapi juga rakyat,” timpalnya. [mdr]
