Marissa Haque di FH-UGM: Semoga Doaku Cepat Terkabul bahwa UU Pembuktian Terbalik 2011 Terealisasi: dalam Marissa Haque Fawzi

Setuju Sepenuhnya pada Prof.Dr. Mahfud MD: Marissa Grace Haque Fawzi

Mahfud MD: Presiden Wajib Turut Campur

Liputan6.com, Bogor: Semakin tidak jelasnya penyelesaian sejumlah kasus hukum di Tanah Air menjadi perhatian sejumlah institusi penegak hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara sudah sepatutnya campur tangan dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Wacana ini dimunculkan ketika rapat kerja satgas pemberantasan mafia hukum di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/12). Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta supaya Presiden SBY secara pro aktif dapat mendorong lembaga penegak hukum untuk bekerja dengan baik.

Sementara Guru Besar Ilmu Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai kinerja Satgas Mafia Hukum masih belum maksimal. Bambang memberikan nilai merah. Pasca terbentuknya Satgas Mafia Hukum, sejumlah kasus besar mulai terungkap. Namun hingga kini penuntasan kasus-kasus tersebut dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan.(JUM)

Tangsel, Banten, 28 Desember 2010

Sumber: http://id.news.yahoo.com/lptn/20101228/tpl-mahfud-presiden-wajib-turut-campur-e5c0aa3.html

Selasa, 28 Desember 2010

Semoga Doaku Cepat Terkabul bahwa UU Pembuktian Terbalik 2011 Terealisasi: dalam Marissa Haque Fawzi

KPK berharap UU Pembuktian Terbalik cepat terealisasi

Nebby Mahbiburrahman

M Jasin (Nebby/Primair)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar wacana soal undang-undang pembuktian terbalik dapat terealisasikan dalam waktu dekat.

Pasalnya, jika UU sudah disyahkan, maka pejabat negara yang tidak melaporkan hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hartanya dapat disita negara.

"Kalau sudah ada UU Pembuktian Terbalik, maka harta yang tak dilaporkan disita untuk negara," ujar Wakil Ketua KPK M Jasin, melalui pesan singkat, Selasa (28/12).

Dikatakan Jasin, UU ini dapat mengatasi ulah pejabat nakal yang enggan untuk melaporkan semua hartanya ke KPK ataupun yang menggelapkan laporan harta kekayaan.

Seperti pada kasus salah seorang mantan pegawai Ditjen Pajak, Bahasyim Assifie. Ia tidak melaporkan semua hartanya, dari kekayaannya sebesar Rp64 miliar. Sedangkan yang dilaporkan ke KPK baru Rp 10 miliar saja.

"Tanpa adanya undang-undang ini maka harta yang tidak dilaporkan akan tetap menjadi milik yang bersangkutan," kata dia. (feb)

Sumber: http://www.primaironline.com/berita/hukum/kpk-berharap-uu-pembuktian-terbalik-cepat-terealisasi