Berdua Marissa Haque Ikang Fawzi Bikin Buku tentang Properti-tainment & HAKI

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi rock Ikang Fawzi mengaku sedang menggarap buku Propertitainment yaitu tentang properti dan entertainment, sesuai dengan usaha yang sedang digelutinya sekarang. Buku ini digarapnya bersama dengan istrinya, Marissa Haque. \"Dalam waktu dekat saya berencana meluncurkan buku tentang proses kreatif Mas Ikang dalam bermusik. Sebelumnya saya menulis buku berjudul Bahasa Kasih tentang pengajaran bahasa Inggris Bagi Tuna Rungu dan Aminah tentang anak-anak dan lingkungan hidup,\" ungkap Marissa yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Marissa datang ke Makassar sebagai Duta LP3I. Selama di Makassar, Marissa berpromosi tentang LP3I dan tuntutan zaman yang membutuhkan tenaga kerja yang andal. Menemani Marissa, Ikang juga mengunjungi Trans Studio Theme Park. Dalam kunjungannya ke Trans Studio, Ikang sempat malantunkan dua lagu yang berjudul It\'s My Life yang dipopulerkan Bon Jovy dan Munajat Cinta yang dipopulerkan The Rock. Ikang juga memiliki hubungan keluarga dengan Ishadi SK, salah satu pengelola Trans Corp.(*)

Terbitkan Entri

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2011/03/11/ikang-fawzi-bikin-buku-properti-dan-hiburan

Berdua Marissa Haque Ikang Fawzi Bikin Buku tentang Properti-tainment

Hukum Kontrak Bisnis dan Perkembangan IT & ITC: Marissa Haque Fawzi

Kemajuan dunia IT (information technology) dan ICT (information and communication technology) membuat dunia menjadi sejajar. 

    Thomas Friedman  menyatakan didalam bukunya bahwa the world is flat.[1] Dunia atau bumi kita sudah tidak lagi dianggap bulat atau bundar namun rata atau lurus. Teknologi informasi serta komunikasi adalah faktor signifikan yang merupakan elemen yang me-leverage segala daya dan gaya hidup manusia termasuk dunia bisnis didalamnya menjadi niscaya. Pertukaran dalam ilmu marketing management yang tadinya diawali oleh masyarakat purba-tradisional-modern melalui barter dan perjumpaan darat yang fis a fis (face to face), maka sekarang didalam melakukan tindakan bisnis bahkan melakukan kontrak didalamnya manusia (para pihak yang akan melakukan sebuah usaha tidak perlu lagi melakukan jumpa darat bahkan tak perlu melakukan tatap wajah sama sekali. Sistem “Web 2 Point O” tidak memerlukan perbedaan kesenjangan waktu (real time). Dimana membuat komunikasi virtual menjadi dalam hitungan detik saja. Padahal wilayah jangkauan yang dituju meliputi seluruh dunia. Dan dalam bisnis trans-nasional pun turut terpengaruh, budaya real time mempengaruhi kecepatan transaksi internasional yang berarti juga terdapat celah kriminalitas tak terkendali sebagai faktor eksternalitasnya;

  Di dalam negri, pemerintah Indonesia telah melakukan tahapan pelelangan pengadaan barang secara terbuka melalui sebuah sistem yang dikenal dengan sebutan e-Procurment atau eproc. Prosesnya menjadi transparan, dan accountable. Sesuai dengan harapan konsep GCG (good corporate governance) yang mengemukakan tanggung jawab elemen: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) tanggung jawab; serta (4) indepnden. Implementasi dari konsep dari e-Procurment atau eproc ini membuat penyelewengan anggran dapat ditekan sampai batas minimal. Walau pada praktik dilapangan kerap terjadi penolakan luar biasa keras dari para pihak yang sebelumnya diduga serinf melakukan transaksi pengadaan barang serta jasa di beberapa departemen teknis pemerintah dengan cara yang tidak bertanggungjawab alias korupsi dan nepotisme. Dengan memakai elemen IT dan ICT maka Konsep GCG adalah leveraging element yang berfungsi sebagai katalisator yang membuat tujuan menjadi niscaya;

 Benar, karena bisnis dilakukan pada spectrum mancanegara meliputi seluruh wilayah dunia, maka Hukum Bisnis—khususnya Hukum Bisnis Indonesia—wajib memiliki karakter progresif-dinamik karena harus mampu menjawab tantangan zaman. Kalau tidak Indonesia dikhawatirkan akan menjadi entitas negara terkucil dalam pergaulan bisnis internasional;

 UU No. 1 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik cukup mengagumkan bagi masyarakat modern-terpelajar di Indonesia. Namun sayangnya kesiapan para oknum aparatur belum seluruhnya menjadi satu kesatuan sistemik yang holistic serta integrated mengikuti ‘kemodern-an’ dari perkembangan IT dan ICT itu sendiri.

---

[1] Buku “The World is Flat” merupakan sebuah karya fenomenal karya Thomas Friedman yang menyatakan dalam kehidupan cyber atau maya, pola hungan manusia satu dengan lainnya diibaratkan bumi dalam gemnggaman dan berbentuk rata. Sebuah sistem yang dinamakam “Web 2 Point O” membuat komunikasi virtual menjadi dalam hitungan detik, paahal wilayah jangkauannya meliputi seluruh dunia dan tidak memerlukan perbedaan kesenjangan waktu (real time)

Marissa Haque & Ikang Fawzi: Kebahagiaan dalam Pencapaian 'Kecil' Kami di UGM

Kalau Berita Perempuan Ini Master Pertama Ilmu The Beatle, Maka Ikang Fawzi Suamiku Penyanyi Rock Pertama dari UGM Dapat MBA 
 

Photo by: Isabella Fawzi & Damay (Global TV)

Kamis, 27 Januari 2011 | 12:26 WIB

Mary-Lu Zahalan-Kennedy. (vancouversun)

TEMPO Interaktif, Liverpool - Mary-Lu Zahalan-Kennedy jadi orang pertama yang meraih gelar S2 (Master) dalam kajian The Beatles. Mantan Putri Kanada berusia 53 tahun ini masuk Jurusan The Beatles, Musik dan Masyarakat Populer di Liverpool Hope University, yang baru buka pada 2009.

Di kota kelahiran Fabulous Four itu, Mary-Lu bergabung dengan 25 murid lain, namun dia merupakan murid pertama yang lulus. "Saya sangat bangga dengan perolehan ini," ujarnya seperti dikutip Herald Sun Kamis (27/1).

Jurusan Strata 2 Master of Art ini membahas dampak kebudayaan Liverpool dalam komposisi yang digubah John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr. Selanjutnya, pengaruh musik mereka pada identitas, kultur dan masyarakat. 

Mary-Lu, penyanyi profesional yang telah menelurkan tiga album, mengaku sangat tertantang dengan topik tersebut. "Mereka terbukti memiliki dampak pada banyak aspek kehidupan sampai hari ini," katanya.

Pendiri MA The Beatles Mike Brocken mengatakan jurusan ini merupakan satu-satunya di Dunia. Menurutnya, Mary-Lu kini tergabung dalam kelompok pakar Kajian Musik Populer. "Yang bisa memberi pemikiran segar dalam ilmu musik," ujarnya.

HERALD SUN | REZA M

Marissa Haque & Ikang Fawzi (2011): Politik Hukum-Ekonomi Penguasa Negara

Negara Pengelola Perubahan Ekonomi

Oleh: Marissa Haque & Ikang Fawzi (FEB, UGM, 2011)

I. Pilihan Sistem Ekonomi

Dalam masa tiga dekade akhir-akhir ini, banyak negara di dunia dari level domestik sampai dengan global mengalami perubahan signifikan gaya kepemimpinan ekonomi. Termasuk Indonesia juga didalamnya. Dimana perubahan drastis pada strata: (1)mikro; (2) mezzo; (3) makro secara berkelanjutan terus bermetamorfosa. Beradaptasi terhadap beberapa faktor eksternal sekaligua internal tak terkendali, semisal terhadap: (1) liberalisasi ekonomi; (2) perkembangan dunia IT dan ITC; (3) modernisasi moda transportasip (4) kompleksitas intitusi keuangan dan perbankan; (5)tuntutan consumers. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang masih berkembang di dunia ini, selalu dengan karakter kenegaraannya yang diduga senang bermain dalam wilayah ‘quasi’ (abu-abu.[1] Tidak pernah secara jelas dan nyata menyatakan diri sebagai negara sos-dem (sosialis demokratik) seperti apa yang termaktub didalam ruh ideologi NKRI yaitu Pancasila, namun juga berbentuk sebuah negara liberal malu-malu, namun dalam praktik lebih ekstrim dari negara liberal asalnya yaitu Amreika Serikat.

II. Lapis Perubahan Ekonomi

Beberapa periode dalam perjalanan NKRI sebagai sebuah bangsa dan negara, mengalami perubahan leadership (style dalam kepemimpinan), termasuk didalamnya masalah economic leadership. Pada masa pemerintahan Orba (orde baru), tidak dapat dipungkiri bahawasanya praktik monopopi serta oligopoli mendominasi perjalanan perekonomian Indonesia, diduga tanpa mempedulikan: (1) daya saing ekonomi jadi semakin rendah; (2) akses bagi sebagian besar pelaku ekonomi jadi tertutup; dan (3) konsumen yang selalu dirugikan karena tak ada kontrol mekanisme persaingan pasar yang biasanya menguntungkan konsumen dari harga murah serta inovasi produk yang semakin beragam. Tiga lapis perubahan economic leadership style yang terjadi di Indonesia sampai dengan hari ini, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

(1)   Lapis Pertama Tingkat Makro

Pada dekade tahun 1980-an, tepatnya pada masa antara tahun 1983-1988, terjadi lompatan perubahan ekonomi ditingkat makro. Yaitu saat dilakukannya deregulasi pada bidang sektor keuangan. Lalu perkembangan sektor perbankan dan pasar modal yang langsung terpengaruh dimana menjadi sebuah penanda penting/petunjuk awal atas dampak dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Output deregulasi serta liberalisasi yang terjadi disusul oleh sektor riil dan perdagangan berpengaruh langsung serta signifikan terhadap hidup-matinya seluruh kegiatan perekonomian Indonesia—termasuk consumer behavior/perilaku perekonomian rumah tangga Indonesia yang terjadi sebagai dampak langsung implementasi kebijakan dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Secara lebih rinci perubahan the economic leadership pada strata ekonomi makro Indonesia saat itu dengan dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dan PMA (penanam modal asing), dimana Peraturan Pemerintah ini secara bebas memberikan sejenis keleluasaan penuh kepada pihak asing untuk dapat menerobos seluruh sudut ruang perekonomian dalam negeri Indonesia;

(2)   Lapis Kedua Tingkat Mezzo

            Desentralisasi pada strata masa tersebut di Indonesia, merupakan sebuah disain             manajemen pembangunan politik-ekonomi NKRI. Dimana pada hari-hari belakangan ini masyarakat Indonesia mengenalnya dengan nama Otda (Otonomi          Daerah) sebagai anti-thesis dari konsep sebelumnya yang didanggap padat       kepentingan sentralisasi politik dalam negeri dari ‘partai kuat tertentu’ saat itu.    Desentralisasi ekonomi dianggap sebagai jawaban cerdas bagi beberapa          hipotesa yang selama masa 32 tahun sebelumnya dianggap terkubur, yaitu: (a)    apakah mungkin sentralisasi ekonomi masa sebelumnya mampu untuk mengurus       beragam politik ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia; (b) apakah ekonomi-bisnis             model yang ada selama masa sebelumnya dapat mengurangi distorsi kesenjangan           kepentingan pusat-daerah terkait dengan rumusan kebijakan; dan (3) apakah            sebaiknya model desentralisasi ini teap dikembangkan sertya dijalankan            sekalipun resiko separatisme menjadi niscaya;

(3)   Lapis Ketiga Tingkat Mikro

            Dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan            Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi      mikro—UKM dan UMKM termasuk BMT (baitul maal wa tamwil/berbasil            syariah non-bank)—menjadi mungkin untuk tumbuh serta berkembang.             Dimana sebelumnya para pelaku ekonomi Indonesia secara distortif hanya    terpaku apda    pangsa papan atas elite pengusaha tertentu yang dekat dengan    penguasa/pemerintah pusat saat itu. Perubahan dari sistem politik-ekonomi yang            terjadi di strata ini diharapkan menjadi semacam terapi mujarab bagi disain            baru menuju arah persaingan sehat yang membuat seluruh pelaku ekonomi            memiliki akses serta peluang sama dalam turut serta menjalankan roda   perekonomian nasional. Diharapakan pada akhirnya meningkatkan taraf             kesejahteraan dan HDI (human development index) penduduk Indonesia;

III. Masalah Klasik Kelembagaan

Transformasi dan metamorfosa yang terjadi dalam sistem ekonomi-bisnis-industri tersebut, ternyata sama sekali tidak menyentuh birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia/seluruh departemen teknis maupun departemen non-portofolio/non-teknis.[2]  Yang diduga terlupakan disaat eforia reformasi kemarin digulirkan oleh para pencetusnya,[3] bahwa setiap masa transisi reformasi wajib juga membidik reformasi birokrasi yang ada pada sebuah negara/pemerintahan, baik itu sebagai prinsipal maupun sebagai agennya. Karena pada dasarnya, sebuah jajaran birokrasi dibentuk oleh penguasa negara dimasa pemerintahannya berkuasa. Yang dicirikan memiliki spirit karakter embeded sebagai: (1) pemilik dari kekuasaan; (2) peminta rente; dan (3) penjual regulasi. Sehingga biar sekalipun reformasi gergulir sangat kuat disuatu masa, namun para birokrat dalam jajaran birokrasi pemerintahan tersebut “tetap solid memegang kendali” pemerintahan. Jika sebuah kebijakan baru digulirkan, regulasi biasanya terpenggal ditengah jalan karena kedodoran dalam kelembagaannya.[4] Bila sebuah penelitian dijalankan untuk mengatahui masalah yang timbul, maka unit analisis yang biasa dipakai pemerintah masih ‘sebatas institusinya’/kementrian itu sendiri dan bukan “kebijakan” itu sendiri, sehingga dilapangan tampak nyata bahwa strategi pengelolaan perubahan ekonomi-politik-hukum tidak tidak pernah solid-kreatif namun tetap ‘primitif’ sebagaimana sediakala.

IV. Solusi dari Ikang dan Marissa

Dalam setiap kebijakan yang dibuat, alangkah baiknya bilamana: (1) diteruskan dengan SOP (standard operation procedure)/”aturan main” atau rule of law yang rigid/ketat dari kelembagaan yang berperan sebagai tatakelolanya; (2) pendekatan dari Teori Amitai Etzioni dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam jagka waktu yang disepakati[5]; (3) memberlakukan memberlakukan KPI (key performance indicator) bagi penilaian kinerja seluruh PNS tanpa terkecuali, dan (4) penghargaan didasarkan pada merit based system/jasa keberhasilan kontribusi PNS/birokrat kepada institusi ditempatnya bekerja.

---

[1] Denny Indrayana menyatakan dalam bukunya “Indonesia Negara Mafioso” bahwa Indonesia adalah 

   bentuk sebuah negara quasi yang berarti neither fish or meat (bukan ikan atau daging)/banci

[2] Eep Saefullah Fatah (2010) pengamat politik dari FISIP-UI didalam salah satu wawancaranya di Metro

   TV mengatakan bahwa birokrasi Indonesia dimasa Orba (Orde Baru) lalu, merupakan ‘perpanjangan  

   tangan’  partai politik dari pemerintah berkuasa saat itu didalam administrasi negara. Dimana setiap

   PNS/Korpri wajib mencontreng untuk Golkar dilam setiap masa Pemilu berlangsung

[3] Ide Otda (Otonomi Daaerah) pertama kali digaungkan oleh Prof.Dr. Ryas Rasyid

[4] Ahmad Erani Yustika adalah Direktur Eksekutif INDEF dan seorang dosen Departemen Ilmu Ekonomi

   Universitas Brawijaya Malang dalam sebuah wawancara di JTV Surabaya September 2010

[5] Amitai Etzioni adalah seorang ekonom dari Amerika Serikat yang meperkenalkan pendekatan afeksi-renumerasi-coersion/law enforcement