(1) Keadilan, Kepastian Hukum, Kontrak Sosial: Marissa Grace Haque Fawzi

Potongan dari Paper Teori Hukum Kelas "Teori Hukum" dengan dosen/Dekan FH-UGM Prof.Dr. Marsudi,
oleh: Marissa Grace Haque Fawzi

Sub-judul:

Unethical-Illegal vs Legal-Unethical

Ketika Soros (2010) menyatakan bahwa humans are subject to failure,[1] terkait kejadian paradoksal antara keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, maka topik tentang negara-keadilan-kontrak sosial selalu menjadi sumber menarik untuk diteliti lebih lanjut karena lebih sering keduanya tidak berjalan seiring-seirama. Dalam banyak situasi di Indonesia, mereka yang berlindung kepada hukum positif Indonesia bukan hanya mereka yang baik saja tapi juga mereka yang diduga jahatpun turut ‘terlindungi.’

            Sesuatu yang tidak etis/un-ethical belum tentu dianggap jahat/illegal, namun sesuatu yang jahat/illegal sudah pasti etis/un-ethical. Seperti misalnya korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa/extra ordinary crime, namun dalam suatu kondisi situasional sangat sering kejahatan luar biasa/extra ordinary crime tersebut dianggap sah/legal. Sebaliknya semisal pemberantasan korupsi itu sangat baik, namun dalam kondisi tertentu terbukti bahwa hukum dapat menjadi  legalitas para koruptor dan para whistle blower menjadi semacam ‘pesakitan’ yang menjadi ‘bulan-bulanan’ media tertentu yang dimiliki oleh pemilik kapital yang patut diduga pelaku dari korupsi yang dituduhkan.

            Comte-Sponville (2001) menyatakan, bahwa dalam hubungannya hukum sebagai pembawa nilai terjadi benturan kepentingan dari fungsi pesan keadilan sekaligus sebagai order dari the lawgiver.[2] Dalam bukunya dijelaskan juga kondisi tersebut telah lama terjadi bahkan sejak zaman Yunani kuno dan diamati secara berkelanjutan oleh para filsuf mereka saat itu.

---

[1] Wawancara George Soros oleh penyiar Desy Anwar di Metro TV, pada Juni 2010

[2] Comte-Sponville, Andre. 2001.  A Small Treatise on the Great Virtue. New York: Henry Holt and Company

Marissa Haque Fawzi: Pemanaham Law is a Command of the Lawgiver (Hukum adalah Perintah dari Penguasa)

Pengertian Negara dan 'Sistem' Hukum Kenegaraan di Indonesia

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli :

1.Menurut Roger F. Soltau : Negara adalah suatu wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat

2.Menurut Georg Jellinek : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiri di suatu wilayah tertentu.

3.Menurut Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk Republik yang telah diakui oleh dunia Internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

Fungsi-Fungsi Negara :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban

Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan

Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan

Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa gugusan beribu pulau yang sangat strategis. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara memiliki lebih dari 450 suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keluasan wilayah menujukkan bahwa Indonesia sebagai negara memiliki atas kekayaan alam dan kekayaan hayati dan keanekaragaman suku bangsa agama dan aliran kepercayaan, serta tradisi-tradisi yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur.

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat.

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

Keputusan Prof. Dr. Mahfud MD di MK Diabaikan Ketua KPUD Tangsel Iman Perwira Bachsan: Marissa Haque Fawzi

TB. BAYU MURDANI MAMAS dari PDIP WAJIB Lengser dari Ketua DPRD Tangsel bilamana Airin Rachmi Diany terbukti tidak jujur pada Pemilukada Tangsel 2010 lalu.
Berikut Keputusan Prof.Dr. Mahfud dari MK untuk Tangerang Selatan:

Tempo Interaktif
Keputusan Mahkamah Konstitusi Ubah Komposisi DPRD Tangerang Selatan

Senin, 30 Agustus 2010
08:34 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang Selatan - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi atas Undang-Undang No. 27/ 2009 yang dilayangkan Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai (FKCLP) Tangerang Selatan akan mengubah jumlah kursi di DPRD Tangerang Selatan dari 45 menjadi 50 kursi.

Anggota FKCLP Kota Tangerang Selatan Suryadi mengatakan hasil keputusan MK ini akan merubah seluruh komposisi kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan. Dia berharap, KPU selaku pelaksana undang-undang dapat merespons cepat hasil keputusan MK tersebut.

“Dengan dikeluarkannya putusan MK ini, KPU berkewajiban melakukan proses pengisian anggota DPRD Kota Tangsel dengan UU 22/2003 dan membatalkan keputusan penetapannya sebelumnya yang menggunakan UU 27/2009,” katanya, hari ini.

Ia mengulas, norma hukum yang terkandung dalam pasal 248, pasal 403, pasal 404 dan pasal 407 yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPRD telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
“Pasal tersebut harus dibatalkan demi hukum dan harus direvisi karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus diubah, karena bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, dimenangkannya gugatan FKCLP ini maka pengisian DPRD daerah pemekaran mengacu pada Pasal 108 UU 22/203 yang intinya memindahkan anggota DPRD asal daerah pemekaran di induk ke daerah pemekaran. Kemudian pengisian sisa kursi menggunakan perimbangan suara parpol secara berurutan (ranking). Selain itu, sejumlah anggota DPRD yang kini ada di dewan kemungkinan juga akan berubah komposisinya.

“Setidaknya, dari 21 caleg yang dimenangkan gugatannya akan sangat mungkin mengisi kursi DPRD Kota Tangsel dan menggeser mereka yang saat ini duduk usai dilakukan penghitungan ulang penetapan kursi DPRD berdasarkan UU 22/2003 tersebut,” tandasnya.

Dikabulkannya gugatan FKCLP oleh MK ini akan berimbas pada perolehan suara partai-partai besar yang kini duduk di DPRD Tangerang Selatan. Dilihat dari komposisi 21 caleg yang dimenangkan gugatannya itu, didapati bahwa sejumlah partai politik yang sebelumnya tidak masuk dalam keanggotaan DPRD berpeluang mengisinya sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu 2009 lalu.

Dampaknya Ketua DPRD Tangerang Selatan TB Bayu Murdani Mamas akan mental dari kursi empuk DPRD nya.

Di antaranya, PBB yang sebelumnya hanya memiliki 1 kursi kemungkinan akan bertambah menjadi 2 kursi, PMB (2), PBR (2) Partai Republikan (2), PDP (2), PKPI (2), PKNU (2), PNI Marhaenisme (1), PPPI (1), Partai Patriot (1), PSI (1), PPDI (1) dan PKPB (1). Sedangkan sejumlah parpol besar yang kini memiliki kursi banyak di DPRD Kota Tangsel juga akan terimbas kehilangan lebih dari setengah kursinya, seperti Partai Demokrat (12) diperkirakan hanya mendapatkan (6), PKS (7) tersisa (4), serta Golkar (6) tersisa (3) PDIP dan PAN masing-masing hanya akan memperoleh 2 kursi.

JONIANSYAH

Sumber:
Putra Betawi August 30 at 1:11pm Reply
http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/08/30/brk,20100830-274882,id.html

Kegelisahan Ketua DPRD Tangsel Bayu Murdani dengan Keputusan MK Final-Binding: dalam Marissa Haque Fawzi

Ketika Keputusan MK Final and Binding

Sumber: http://www.facebook.com/note.php?note_id=171900212831046

Tangerang Eksprs, Tangsel – Partai Politik (Parpol) penguseung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selanta (Tangsel), yang kini bersengketa di Mahakamah Konstitusi (MK), siap menerima apapun keputusan MK. Mereka mengakui, MK adalah lembaga tertinggi yang punya reputasi baik dalam menangani sengketa Pemilukada di Indonesia dan segala keputusannya harus dihormati.

Demikian kesimpulan wawancara Tangerang Ekspres dengan sejumlah pengurus Parpol, kemarin, terkait akan dibacakannya putusan MK, besok (10/12). Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tangsel, Ivan Adji Purwanto mengutarakan, pihaknya tetap optismis MK akan menolak gugatan yang dilayangkan oleh pemohon, yakni pasangan calon nomor urut 3 Arsid-Andre dan pasangan nomor urut 1 Yayat-Norodom.

Partai Demokrat merupakan partai pengusung pasangan nomor urut 4 Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie. Partai ini mengusung pasangan nomor urut 4 bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).

“Pada Jumat nanti kami yakin MK bersikap adil dalam menyikapi hal ini,”kata pria yang juga anggota DPRD Provinsi Banten itu.

Hal senada dikatakan Ketua DPC PDIP Kota Tangsel Tb Bayu Murdani. Dia menyatakan, tuduhan yang dilakukan pemohon terhadap termohon salah kaprah. Ini terlihat selama persidangan yang selalu memojokkan pihak pemohon dan pihak terkait sengketa Pemilukada Tangsel.

Akan tetapi apabila putusan MK itu berbalik, kata Bayu, pihaknya hanya bisa pasrah dan menerima serta legowo. Pasalnya, putusan yang ditetapkan MK itu adalah mutlak.

“Kita pasti akan mentaati apa yang diputuskan MK sampai dengan hal terburuk sekalipun,” imbuhnya.

Sikap legowo dan pasrah itu pun akan ditempuh Wakil Ketua DPC PPP Kota Tangsel Nanang Sukirman. Partai yang mengusung pasangan Arsid-andre itu menyatakan, MK pastinya melakukan kajian secara matang. Segala keputusan MK pun pasti dilakukan secara bijak dan adil.

“suara MK itu bisa dikatkan suara tuhan. Jadi kita tunggu keputusan dari ‘Mr Clean; Jumat nanti,” tuturnya.

Keyakinan serupa juga dikatkan serkretaris tim pemenangan Airin-Benyamin, Veri Muhlis Arifuezzaman. Dalam diskusi santai di rumahnya di Pamulang, Veri sangat yakin MK akan memutuskan hasil akhir Pilkada Tangsel dengan seadil-adilnya.

Veri menilai, kredbilitas MK sebagai lembaga Negara pengawal konstitusi sudah terbukti dengan berbagai keputusan yang dikeluarkan selam ini. Termasuk keputusan tentang sengketa Pemilukada di berbagai daerah.

“Kita sudah pelajari semua keputusan MK tentang sengketa Pemilukada di berbagai daerah. Saya pikir, MK sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai pengawal tegaknya konstitusi di negeri tercinta ini,” kata Veri.

Menurut Veri, para hakim MK adalah figur yang bersih, kapabel dan teguh pada prinsip, nilai, serta aturan yang ada.

“Kami yakin para hakim MK adalah figur yang bersih dan teguh serta berpihak pada kebenaran. Lembaga ini tak akan bisa diintervensi oleh siapa pun dan institusi mana pun,” jelasnya.

Karena itu, Veri yakin, setelah mengkaji dan mendengar saksi-saksi dan bukti-bukti yang tak berdasar itu, MK akan menolak gugatan pemohon dan memutus sesuai dengan ketetapan Pleno KPUD Tangsel yang memenangkan airin-Benyamin sebagai pasangan Walikota-Wakil Walikota terpilih.

“Secara umum putusan MK dapat diterima berbagai pihak. Hal ini membuat kami optimis, MK akan menolak gugatan pemohon, karena semua yang dituduhkan pihak pemohon sangat tidak mendasar,” katanya.

Selama mengikuti berbagai tahapan Pemilukada Kota Tangsel, Veri mengaku, Airin-Benyamin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangsel terpilih sudah pasti berada di atas angin. (aen/mus/ber/asp)

Terkadang Prof Mahfud Kocak Juga: dalam Marissa Haque Fawzi

Mahfud MD: Kalau Ancam, Saya Keplok Kepalanya

By Arry Anggadha, Desy Afrianti - Selasa, 28 Desember

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, tetap tidak mau membuka identitas siapa yang mengancamnya saat menangani perkara uji materi UU Kejaksaan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.

"Ah itu peanut. Nanti saya dituduh membelokkan kasus lagi. Itu soal kecil," kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Senin 27 Desember 2010.

Mahfud justru berkilah bahwa yang diancam bukanlah dirinya. "Saya tidak diancam," tambahnya. Sebab orang yang dimaksud itu mengancam akan membongkar kasus. "Kalau ancam saya, saya keplok kepalanya," ujarnya.

Sebagai hakim konstitusi, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa diancam oleh siapapun. Dia menceritakan pada saat menangani sidang uji materi yang selesai dalam waktu sehari. "Kasus Refly, yang suara terbanyak. Diperiksa jam 10 divonis jam 4," tambahnya. Itu artinya, MK tidak bisa diancam oleh siapapun. "Kalau kita punya indepedensi," ujarnya.

Sebelumnya, pada saat rapat kerja dengan Satgas Anti Mafia Hukum di Istana Bogor pada pekan lalu, Mahfud mengungkapkan ancaman itu diterima menjelang pembacaan putusan uji tafsir UU Kejaksaan yang dimohonkan Yusril Ihza Mahendra.

Meski diancam, namun MK tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan Yusril. MK menyatakan Hendarman tidak sah lagi menjabat jaksa agung sejak putusan dibacakan pada 22 September. (umi)

Sumber: http://id.news.yahoo.com/viva/20101227/tpl-mahfud-md-kalau-ancam-saya-keplok-ke-fa55e98.html

Senior di FH-UGM-ku Patrialis Akbar Cuek Diberi Rapor Merah: dalam Marissa Haque Fawzi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tak menghiraukan isu rapor merah yang menghiasi kinerjanya setahun terakhir. Ia merasa banyak program-program unggulan yang ia gelontorkan bagi pelayanan publik.

"Soal rapor merah, itu nggak benar sama sekali. Cuma ada yang kipas-kipas,"ujar Patrialis di tengah acara pemaparan Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham,Selasa (28/12).

Politisi PAN ini membuktikannya dengan menyebut beberapa pencapaian. Yakni diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),setelah beberapa tahun sebelumnya disclaimer.

Begitu pula kenaikan hasil survei Indeks Integritas Nasional KPK dari 3,2 menjadi 5,34. Kemenkumham juga memperoleh nilai kedua terbaik dalam survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK.

"Kita juga melakukan penghematan,"imbuh Menkumham. Ia memberikan contoh penghematan dengan tak menggunakan pos perjalanan ke luar negeri. Sekaligus,jelas Patrialis, membatasi acara-acara di tempat besar karena punya tempat representatif. Pihaknya juga menunda dan reevaluasi program bantuan dari luar negeri.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/repu/20101228/tpl-diberi-rapor-merah-patrialis-akbar-c-97b2f71.html

Jazakumullah Khoir Prof.Dr.Mahfud MD, Terimakasih Banyak MK: Marissa Haque di Tangsel, Banten

KPUD, Panwas, dan Pemkot Bertanggung Jawab atas Kecurangan Pemilu Kada Tangsel

Minggu, 12 Desember 2010 21:54 WIB

Penulis : Fidel Ali Permana

JAKARTA–MICOM: Usai MK menetapkan agar Pemilu Kepala Daerah (Kada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diulang, KPU Daerah, Panitia Pengawas, dan Pemerintah Kota Tangsel dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan yang mengakibatkan diulangnya pemilu kada tersebut. Sementara, rakyat akan direpotkan lagi dengan ritual lima tahunan tersebut.

“Ada dua pihak yang paling bertanggung jawab atas diulangnya pemilu kada tersebut, KPUD dan Panwas. Keduanya bertanggung jawab atas kecurangan yang ditetapkan oleh MK,” kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, kepada Media Indonesia, Ahad (12/12).

Terkait tanggung jawab dari panwas, Burhan menilai kecurigaannya terbukti ketika sidang di MK memperlihatkan bahwa panwas hanya memberikan kecurangan yang dilakukan oleh calon lain. “Sedangkan, calon yang menang (Airin) tidak diperlihatkan. Ini sangat sistematis. Mereka hanya mendokumentasikan calon lain, mereka tidak netral,” jelasnya.


Burhan mengaku kecewa dengan hal yang sudah dilakukan oleh Panwas, alasannya panwas selalu merilis dan bersikukuh tidak ada pelanggaran. “Padahal, MK yang stempel (menetapkan) harus diulang karena ada pelanggarannya, terus terang kami kecewa,” sebutnya.

Tak hanya KPUD dan Panwas, Burhan juga menilai Pemkot Tangsel juga bertanggung jawab atas pengulangan Pilkada tersebut. Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkot tidak netral dan mendukung calo yang menang.

“Pemkot juga yang menurut MK mendukung salah satu calon dan memenangkannya, jelas sekali aparat birokrasi tidak netral. Ini murni karena tidak profesionalnya KPUD dan panwas, serta karena pemkot yang tidak netral, sekarang rakyat yang harus bayar konsekuensinya karena harus diulang,” pungkasnya. (*/OL-10)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/12/187663/38/5/KPUD-Panwas-dan-Pemkot-Bertanggung-Jawab-atas-Kecurangan-Pemilu-Kada-Tangsel#docu